JAYAPURA – DPD PDIP Provinsi Papua melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi bakal calon bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota, yang mendaftar ke partai tersebut. "Pelaksanaan ‘’uji kelayakan dan kepatuhan’` hari ini. Hasilnya akan kami rekomendasikan ke DPP," kata Ketua DPD PDIP Papua, Komaruddin Watubun, SH, kepada wartawan di Kantornya, kemarin.

Ia menjelaskan, materi yang akan diujikan berupa kesiapan memimpin daerah, visi-misi, pengetahuan, dan pengalaman masing-masing calon "Seluruh yang telah mendaftar ke PDIP, harus atau wajib mengikuti uji tersebut," katanya.Wakil Ketua I DPR Papua ini mengaku bahwa latar belakang digelarnya fit & proper test, agar masyarakat dapat mengetahui seluruh proses pengusulan calon Kepala Daerah oleh partai politik yang sebelumnya dilakukan secara internal.

“Jadi, tujuan dari kegiatan ini bahwa kita ingin ada transparansi. Karena kalau bicara demokrasi, ini kan berarti bicara keterbukaan. Sementara, selama ini pencalonan kepala daerah itu hanya berlaku secara internal. Sehingga secara diam-diam, partai mulai mengusulkan calon, tapi publik tidak tahu dan kemudian tiba-tiba rekomendasi turun.”

“Nah tradisi ini yang kita ingin rubah. Termasuk PDI-P yang juga selama ini melakukan hal seperti begitu. Tapi saya pikir mulai hari ini, kita mau coba merubah tradisi itu,” tegas Komarudin. Masih menurut dia, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatuhan secara terbuka yang diklaim olehnya adalah yang pertama kali digelar di Papua ini, bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengukur kapabilitas seorang calon kepala daerah yang diusung.

Sebab partai politik yang diibaratkan sebagai perahu, dikemudikan dan dikendarai oleh rakyat agar perahu tersebut mencapai tujuan. Dengan kaata lain, sepanjang seorang kandidat itu bisa memberi dan meyakinkan rakyat, maka rakyat pastinya akan memberi dukungan penuh. “Oleh karena itu, parpol wajib membuka ruang itu yang sudah tentu adalah kegiatan seperti ini, agar supaya rakyat sebelum memilih dia paling tidak bisa mempunya gambaran bahwa calon yang dia pilih itu layak atau tidak”. “Dan ini juga supaya ada pegangan oleh rakyat pemilih. Katakanlah rakyat sekarang tertarik kepada seorang calon, tetapi begitu dia dapat jabatan dia tidak laksanakan janjinya. Nah oleh karena itu, ruang ini perlu kita buka supaya rakyat mendapat jaminan,” tukasnya.

Komaruddin menambahkan, uji kelayakan dan kepatuhan ini, rencananya akan digelar secara lebih besar lagi diwilayah kampong. Agenda ini pula, harus dipermanenkan ditingkat kabupaten/kota sehingga masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan para bakal calon. “Dan pelaksanaan uji kelayakan ini harus kita laksanakan di daerah kampung. Kenapa harus di kampung? Karena nanti yang memilih adalah rakyat kampung itu sendiri,” jelasnya.

Komentar (0)

RSS

Nama Lengkap Anda

Alamat Email Anda

Alamat Website Anda

Judul

Komentar

kecilkan layar | besarkan layar

Emailkan balasan komentar (Pengguna berdaftar saja)

Saya telah baca dan terima Terms of Usage.

Kirim Preview