NABIRE - Realisasi penerimaan daerah pada semester pertama tahun anggaran 2010 sebesar Rp 275.473.706.811 dari target penerimaan sebanyak Rp 530.477.205.351. Dengan pencapaian jumlah tersebut, realisasi penerimaan daerah Kabupaten Nabire hingga bulan ini telah mencapai 51,93 persen.

Besaran penerimaan daerah tersebut, pemasukan terbesar diperoleh dari dana perimbangan dengan realisasi sebesar Rp 258.802.912.980 dari target semula sebanyak Rp Rp 467.477.205.351. Sementara dari sektor Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang terealisir sebesar Rp 6.087.389.424 dari target awal Rp 12.000.000.000. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah dari target semula Rp 51 miliar baru terealisir sebesar Rp Rp 10.583.404.407.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Nabire, Marthen K Waibusi, SP,MSi saat memaparkan realisasi pendapatan penerimaan Kabupaten Nabire dalam Sosialisasi UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Workshop Strategi Pendapatan Asli yang berlangsung di Guet House, Rabu (28/7) mengungkapkan pendapatan asli daerah yang diperoleh selama ini bersumber dari sektor pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan hasil pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sementara untuk sumber penerimaan daerah masih ditambah dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Otsus, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain seperti bagi hasil pajak.

Saat memaparkan pencapaian penerimaan daerah, Waibusi mengajak kepada setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memungut pajak dan retribusi daerah yang belum terealisir, karena mulai awal Januari depan kita akan menarik pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, Decky Kayame, SE meminta Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pengkajian obyek-obyek mana yang akan dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan segera mengajak SKPD yang terkait untuk menarik pungutannya.

Kayame juga menyayang, banyak kekayaan alam berupa kayu dan emas yang keluar dari Nabire tetapi kontribusi yang diterima daerah sangat kecil. Kalau diefektif, semestinya daerah bisa menerima miliaran rupiah hanya dari sumber tersebut, belum lagi dari sumber PAD lainnya.

Sementara itu, Kepala Seksi IV Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Departemen Keuangan RI, Johnson Manulang selama ini banyak daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui UU. Oleh sebab itu, daerah diminta supaya memungut pajak dan retribusi sesuai dengan amanat hukum yang lebih tinggi dari Perda.

Apalagi mulai Januari 2011, semua pungutan di daerah harus mengaju pada UU Nomor 28 tahun 2009. Kalau terlambat dan lalai, akan dis, penerimaan DAU akan dipending ke kas negara sehingga akan merugikan daerah yang bersangkutan. (ans) 

Komentar (0)

RSS

Nama Lengkap Anda

Alamat Email Anda

Alamat Website Anda

Judul

Komentar

kecilkan layar | besarkan layar

Emailkan balasan komentar (Pengguna berdaftar saja)

Saya telah baca dan terima Terms of Usage.

Kirim Preview