NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire boleh berbangga karena diniliai yang tercepat dalam menyiapkan Randcangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan arah Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD). Naskah raperda dari Nabire itulah dijasikan sebagai acuan saat pembahasan proses Perda beberapa provinsi di Bali, beberapa waktu lalu.

Kepala Seksi IV Direktorat PDRD Departemen Keuangan RI, Johnson Manulang saat sosialisasi UU Nomor 28/2009 di Guest House, Rabu (28/7) mengatakan Raperda pajak dan retribusi daerah yang disiapkan pemerintah Kabuopaten Nabire merupakan yang tercepat dibanding daerah lain di kawasan Timur Indonesia yakni Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Johnson mengatakan naskah yang disiapkan oleh Nabire itulah yang saya pakai untuk bedah bersama naskah Perda saat pertemuan di Bali.

Johnson menambahkan sekalipun masih banyak kelemahannya, tetapi naskah dari Nabire itulah yang dipakai sebagai perbandingan saat bedah Perda di Bali.

Saat sosialisasi, Johnson mengatakan UU Nomor 32/2004 memberikan kebebasan kepada daerah untuk menambah pajak dan retribusi daerah yang memenuhi kriteria seperti yang diatur dalam uu. Namun pada perkembangannya, banyak daerah membuat banyak kekeliruan. Oleh karea itu, pemerintah pusat membatalkan lebih dari 100 perda. Sedangkan dalam UU Nomor 28/2009, pemerintah menyerahkan pajak rokok, kepada pemerintah provinsi. Sementara untuk kabupaten/kota mendapat peluang untuk mengelola pajak air tanah, sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Sedangkan untuk retribusi daerah, pemerintah pusat menyerahkan retribusi tera ulang, pelayanan pendidikan, pengendalian menara telekomunikasi, dan izin usaha perikanan.

Menjawab kekuatiran akan berkurangnya income vafi daerah setelah UU Nomor 28/2009 ini diberlakukan, Johnson mengatakan daerah bisa menggarap retribusi gangguan. Dalam proses pengurusan izin di daerah, pemerintah daerah bisa mensyaratkan seriap usaha untuk memiliki izin gangguan. Dan izin ini, pemerintah bisa membuat klasifikasi gangguan kelas 1 sampai empat. Disini, pemerintah daerah bisa menentukan tarifnya untuk menggantikan retribusi SITU, SIUP. (ans)

Komentar (0)

RSS

Nama Lengkap Anda

Alamat Email Anda

Alamat Website Anda

Judul

Komentar

kecilkan layar | besarkan layar

Emailkan balasan komentar (Pengguna berdaftar saja)

Saya telah baca dan terima Terms of Usage.

Kirim Preview