Perbankkan sebagai peyedia modal dalam berbagai sektor khususnya dunia usaha memberikan kemudahan dalam pengucuran kredit. Bahkan bukan hanya kemudahan yang harus didapat oleh masyarakat dunia usaha, tetapi pemerataan kucuran kredit tersebut.

Selama ini kredit yang dikucurkan pihak perbankan terkesan berpihak kepada pengusaha besar.

Dari data yang disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia Jayapura beberapa waktu yang lalu saat memberikan pemaparan di depan pemerintah Kabupaten Nabire dan dunia usaha menyatakan bahwa dana yang ada di Kabupaten Nabire di perbankkan sampai dengan bulan Mei 2010 mencapai Rp. 761 miliar. Sementara yang telah disalurkan kepada masyarakat dunia usaha sebesar Rp. 465 miliar.

Namun dari jumlah yang cukup besar tersebut itu belum merata diberikan kepada pengusaha khususnya kecil dan menengah. Saluran dana lebih condong kepada pengusaha kelas atas.

Dengan telah disalurkannya dana sebesar Rp. 465 miliar dana yang tersisa diperbankkan yang siap disalurkan tinggal Rp. 265 miliar.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Nabire Abdul Rahman, SE saat kepada Papuapos Nabire mengatakan, sisa dana tersebut harus dikucurkan kepada dunia usaha secara merata bahkan seharusnya pihak perbankkan lebih mengutamakan pengusaha kecil dan menengah.

Menurutnya, lesunya perekonomian Kabupaten Nabire yang dalam waktu dua tahun belakangan turun sampai dengan 40-50 % diakibatkan tidak meratanya pihak perbankkan dalam mengucurkan kredit.

Dirinya menilai bahwa seharusnya perbankkan lebih melihat kepada usaha-usaha riil dan itu bisa diwujudkan dengan memberi bantuan kredit secara merata terhadap pengusaha kecil menengah.

“Usaha-usaha kecil menengahlah yang selama ini telah memberikan income atau pendapatan daerah dan yang menopang kegiatan perputaran roda perekonomian Nabire. Sangat ironis bila kucuran bantuan kredit hanya diberikan kepada pengusaha besar atau kelas atas,” ungkapnya.

Nabire bila dilihat dari lahan untuk dikembangkan merupakan kedua terluas di Papua setelah Merauke memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam sektor dunia usaha seperti kakau atau cokelat dan jeruk. Namun karena terbatasnya modal yang dimiliki sehingga hingga sekarang masih belum dapat berkembang dengan baik.

Nabire yang mempunyai sumber daya alam luar biasa namun pada kenyataannya masih 45 % penduduknya berada di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah daerah perlu lebih intent dalam melakukan koordinasi dan  memberikan masukkan dan dorongan terhadap pihak perbankkan agar memberi perhatian terhadap dunia usaha secara utuh dengan menyalurkan kredit secara merata bukan hanya terhadap segelintir pengusaha besar.

Pemerintah daerah juga harus menjadi sebuah lembaga yang mampu menjadi jaminan bagi masyarakatnya untuk membangun usahanya dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kucuran kredit.

Perhatian pemerintah daerah tidak berhenti hanya sebagi penjamin kucuran kredit bagi masyarakatnya. Tetapi harus terus berlanjut dalam membentuk lembaga keuangan ditiap-tiap distrik seperti pembentukan koperasi atau lembaga usaha lainnya.  Sekaligus melakukan pengawasan lembaga-lembaga tersebut agar berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga perlu mendorong pihak perbankkan agar dalam pengucuran dana kredit melalui persyaratan-persyaratan yang mudah dan mampu dipenuhi masyarakat. Persyaratan yang tidak memberatkan dan tidak berbelit-belit sehingga akhirnya sulit mendapatkan dana kredit tersebut.

Dengan mudahnya mendapatkan modal usaha maka kelesuan perekonomian Kabupaten Nabire lambat tapi pasti dapat membaik dan kembali stabil.

Tidak dipungkiri, kata Abdul Rahman, dalam hal pengucuran dana bagi pengusaha kecil menengah apalagi yang baru berkembang pihak perbankkan mempunyai resiko.  Tetapi dengan hanya mengucurkan kredit terhadap pengusaha besar sekalipun tidak serta merta tidak ada resikonya.

“Tidak ada usaha yang lepas dari resiko, semua usaha itu ada resikonya. Justru dengan memberikan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil menengah itulah sektor riil dapat dibangkitkan dan hal itu yang dapat memulihkan perekonomian Nabire,” ungkapnya.

Lanjutnya, pemerintah daerah perlu memberikan rekomendasi agar masyarakat dunia usaha kecil menengah mendapatkan dana kredit dengan mudah.

“Bila perbankkan peduli, Pemerintah Daerah peduli, dan dunia usaha peduli serta dapat menjaga kepercayaan yang diberikan maka bukan hal yang sulit usaha riil dapat berkembang, perekonomian Nabire akan stabil, angka kemiskinan akan berkurang, pendapatan daerah dan pendapatan ekonomi keluarga akan meningkat,” tandasnya. (iig elsa)

Komentar (0)

RSS

Nama Lengkap Anda

Alamat Email Anda

Alamat Website Anda

Judul

Komentar

kecilkan layar | besarkan layar

Emailkan balasan komentar (Pengguna berdaftar saja)

Saya telah baca dan terima Terms of Usage.

Kirim Preview